Dua Oknum Camat dan 2 Lurah Terindikasi Konsumsi Narkoba
Medan – Sempat disimpan selama sebulan lebih, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, akhirnya membeberkan identitas 4 bawahannya yang hasil tes urinenya terindikasi narkoba.
“Keempatnya yakni AF Camat Medan Johor, HS Camat Medan Barat, EE Lurah Petisah Hulu dan HSS Lurah Gaharu. Saat ini keempatnya masih diperiksa secara mendalam oleh BNNP Sumut. Untuk teknisnya nanti dijelaskan Pak KA BNNP Sumut,” ucap Rico dalam konferensi pers di Balai Kota, Senin (2/6/2025).
Dengan adanya hasil ini, Rico menegaskan bahwa sanksi berat akan diberikan kepada keempat ASN Pemko Medan itu.
“Sudah pasti sanksi berat, minimal dicopot dari jabatannya. Saya tidak ingin tahu apapun alasannya, yang jelas jika hasil urinenya terindikasi narkoba pasti kita sanksi,” tegasnya
Sebagai bentuk komitmen bersih dari narkoba, Rico mengaku bahwa kegiatan tes urine juga akan dilakukan terhadap pejabat Eselon II Pemko Medan.
“Nanti kita lihat waktunya, namun itu pasti saya lakukan. Begitu juga terhadap pejabat yang akan mengisi jabatan yang dilelang saat ini. Sebelum menjabat akan kita tes urine. Ini merupakan komitmen saya dalam membersihkan lingkungan Pemko Medan dari penyalahgunaan narkoba,” janjinya.
Sementara itu, Kepala BNNP Sumut, Brigjen Toga Habinsaran Panjaitan, mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan pihaknya memiliki hasil yang berbeda-beda.
“Jadi ada yang mengkonsumsi narkoba jenis ganja, sabu dan ekstasi. Ada juga yang mengkonsumsi obat penenang jenis Aprazolam, itu masuk dalam psikotropika (bukan golongan narkoba) namun tetap harus ada resep dokter,” katanya
Dijelaskannya, untuk AF hasil urinenya terbukti mengkonsumsi Aprazolam, HS mengkonsumsi ekstasi, HSS mengkonsumsi sabu dan EE mengkonsumsi ganja.
“Pengakuannya sudah lama mengkonsumsi. Dari klasifikasi kita ini masih dalam kategori sedang, jadi harus ada perawatan ataupun rehabilitasi. Namun semua kembali ke Pak Wali dan keluarga yang bersangkutan, apakah bersedia kita lakukan rehabilitasi terhadap keempatnya,” jelasnya.
Dalam kasus ini, mantan Direktur Narkoba Polda Sumut ini juga meminta masyarakat untuk tidak langsung menjudge begitu saja, sebab keempatnya juga merupakan korban.
“Yang namanya korban harus kita obati, tidak peduli siapapun dia. Lain hal jika terbukti dalam peredaran gelap narkoba, itu baru kita tindaklanjuti. Begitu SOP yang ada di BNN. Untuk secara sanksi ASN tentu Pak Wali yang berhak,” tuturnya. (Mstr)
